Ilsutrasi analisa batas hutan untuk perijinan

Mari Berkenalan, Dengan Peraturan Kewilayahan Hutan

Pernahkah anda melewati suatu hutan yang kemudian terdapat seperti plang penanda besar, yang menunjukkan nama wilayah/kepemilikan suatu tanah? Jika pernah, hal tersebut akan menjadi topik bahasan kita pada artikel kali ini. Sebagian masyarakat mungkin masih cukup asing dengan kata analisa batas hutan untuk perijinan

Ternyata, hutan-hutan di Indonesia yang ada, baik yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, memiliki peraturan-peraturan mengenai tata batas hutan sendiri. Hal tersebut berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan operasional hutan; mulai dari inventaris, hak-hak kepemilikan, fungsi wilayah, anggaran, hingga penataan koordinat. Analisa batas hutan ini dinilai cukup krusial, sebagai salah satu bentuk ketangguhan dan kepastian hukum wilayah tersebut. 

Tata Batasan Hutan; Dimana Peraturannya? 

Bagi anda para pembaca yang belum tahu, penulis akan mencoba menjelaskan secara singkat dan ringkas mengenai peraturan kawasan wilayah hutan ini. Secara resmi, kementerian kehutanan telah mengeluarkan peraturan yang berjudul Panitia Tata Batasan Kawasan Hutan No. P.25/MENHUT-II/2014. Garis besarnya, peraturan tersebut menitikberatkan pada analisa batas hutan dengan berbagai macam aspeknya. 

Ada beberapa poin yang juga mendukung peraturan tersebut agar menjadi semakin spesifik lagi, di antaranya: 

  • Strukturisasi lahan dan kepemilikkan. 
  • Penanggung jawab operasional tiap wilayah hutan. 
  • Fungsi-fungsi spesifik bagian wilayah hutan. 
  • Inventarisasi. 
  • Tugas, pengambilan keputusan, dan tata cara. 

Tidak hanya diperuntukkan bagi para pelajar yang mendalami ilmu kehutanan & hukum; jika anda tertarik, anda sudah bisa menemukan & membaca keseluruhan peraturan di internet, agar bisa semakin memahami segala sesuatu tentang hutan dan bagaimana perlindungan hukum yang diimplementasikan dalam hutan-hutan Indonesia. 

Implikasi Tata Batasan Hutan di Indonesia 

Sejauh ini, peraturan kehutanan sendiri sudah cukup menyediakan pembahasan yang sangat merinci dan lengkap. Sayangnya, implikasinya belum terlalu optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana kasus-kasus berlandaskan analisa batas hutan masih sering terjadi, baik yang dipublikasikan di media massa dan diusut hingga tuntas, maupun yang redup dan hilang begitu saja.

Misalnya saja, yang mengenai sengketa tanah, tak jarang kasus ini terjadi karena tidak adanya kejelasan/kepastian hukum mengenai hak-hak kepemilikkan wilayah. Hal ini bisa menjadi kasus yang berkesinambungan, terutama jika berhubungan dengan pembangunan proyek lahan yang masih berjalan. Belum lagi perusakkan hutan, tanpa reboisasi maupun upaya rekonstruksi. Sebagai salah satu contohnya, kebakaran besar di hutan Riau pada tahun 2019. 

Sangat penting bagi kita sebagai masyarakat untuk mempelajari dasar-dasar kehutanan, agar kesadaran untuk menjaga ekosistem hutan pun semakin gencar ditingkatkan. Realisasi hal tersebut bisa dilakukan dengan andil dalam kampanye-kampanye lingkungan hidup yang sedang marak dilakukan, demi menyebarkan edukasi bagi mereka yang mungkin belum cukup akrab dengan itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *